Tag

,

Akhir Januari 2009 media massa di tanah air ramai memberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meneliti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) dalam upaya menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan upah pungut pajak. Sebelumnya KPK telah menemukan indikasi upah pungut yang dibagikan itu secara nominal lebih banyak diterima oleh pejabat dibandingkan pihak lain yang sebenarnya lebih berperan langsung dalam pelaksanaan penerimaan pajak.

Berkaitan dengan upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menemukan banyak kasus penyimpangan upah pungut di daerah , lembaga tinggi negara ini meminta pemerintah meninjau kembali mekanisme dan ketentuan yang mengatur upah pungut PBB kepada pemerintah daerah.

Upah pungut diberlakukan terhadap pajak daerah dan pajak pusat dengan istilah biaya pemungutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pada Bab XV mengenai Biaya Pemungutan : pasal 76 ayat (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen), ayat (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tersebut, ditetapkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri (KepMendagri) Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. KepMendagri Nomor 27 Tahun 2002 pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1  menyebutkan :  8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dan 9. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Pada Bab II Biaya Pemungutan, Pasal 2 ayat : (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan. (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan. Pasal 3 ayat : Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah, (2) Persentase besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 4,5, dan 6 menunjukkan biaya pemungutan dialokasikan ke aparat pemungut, dinas/instansi pengelola, Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya, PT.PLN, serta aparat penunjang yang terdiri dari Tim Pembina Pusat, Kepolisian, dan aparat penunjang lainnya.

Departemen Dalam Negeri kemudian mengeluarkan lagi sebuah Kepmendagri dengan Nomor  35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Pada Kepmendagri ini, aparat pemungut, aparat penunjang dan pihak lain penerima alokasi biaya pemungutan pada dasarnya sama dengan yang disebutkan pada Kepmendagri Nomor 27 Tahun 2002. Sedangkan untuk alokasi biaya pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kepmendagri Nomor 35 tahun 2002 tidak lagi mengatur tentang penggunaan insentif upah pungut pajak yang yang diterima oleh pejabat. Padahal, Kepmendagri Nomor 27 tahun 2002 sebelumnya telah mengatur biaya pemungutan pajak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan.

Untuk pajak pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada pasal 5 ayat : (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. (2) Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (BP PBB), antara lain menyatakan :

  • Pasal 1, BP PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB yang dilaksanakan Dirjen Pajak dan Daerah.
  • Pasal 3, ayat (1) menyatakan BP PBB bagian Dirjen Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan : a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB, b. Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Dirjen Pajak, c.Komputerisasi perpajakan, d. Peningkatan kualitas SDM, dan e. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dirjen Pajak.
  • Pasal 4, penggunaan dan tata cara penyaluran BP PBB bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing daerah.

Dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah, Kepmendagri dan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disebutkan di atas, diwarnai hal-hal yang tidak mencerminkan keadilan maupun kepatutan. Sebagian upah pungut ternyata diberikan tidak hanya kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan, tapi juga diberikan kepada pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pemungutan, bahkan juga diberikan kepada pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan pemungutan, seperti pada suatu kabupaten upah pungut disalurkan untuk dharma wanita. Untuk upah pungut PBB kadang semuanya dianggap sebagai insentif untuk aparat, padahal dari definisinya terlihat upah pungut PBB itu sebagian harus digunakan untuk pembiayaan  kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB

Kasus pada beberapa daerah menunjukkan bahwa pengalokasian  upah pungut PBB tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan. Upah pungut PBB ini sebenarnya diterima oleh Daerah dalam satu rangkaian dengan penerimaan Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara, peran Daerah adalah membantu dalam kegiatan pemungutan dan kemudian menyetor hasil pemungutan PBB tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan PBB kemudian dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Atas peran serta Daerah dalam kegiatan pemungutan PBB, kepada Daerah diberikan Bagi Hasil PBB dan juga upah pungut. Upah pungut PBB tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB. Mengacu kepada definisi kegiatan pemungutan, yaitu suatu kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, tampak bahwa yang berhak menerima alokasi upah pungut PBB adalah aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Aparat pelaksana pemungutan itu diantaranya adalah aparat dinas pendapatan daerah, aparat Kantor Pelayanan Pajak, para camat dan  kepala desa / lurah.

Alokasi upah pungut PBB yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas pendapatan secara pribadi, dan kepala bagian / biro keuangan sekretariat daerah, adalah tidak memenuhi asas kepatutan karena diberikan kepada mereka yang bukan aparat pelaksana pemungutan maupun bukan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Upah pungut PBB juga menjadi tidak memenuhi asas keadilan karena dari komposisi realisasi pembagian upah pungut PBB tampak bahwa porsi untuk pihak-pihak yang bukan merupakan aparat pelaksana pemungutan lebih besar daripada porsi untuk pihak-pihak yang terkait langsung sebagai aparat pelaksana pemungutan. Pada suatu daerah di tahun 2004, porsi upah pungut untuk kepala daerah mencapai 30,96% dari seluruh upah pungut yang diterima daerah. Berikutnya wakil kepala daerah 8,82%, sekretaris daerah 10%, kepala dinas pendapatan 12,11%, kepala bagian / biro keuangan 3,85%, untuk biaya operasional/dana taktis dinas pendapatan sebesar 11,54%. Sedangkan porsi untuk bagian tata usaha dinas pendapatan daerah 4,49%, staf dinas pendapatan daerah 7,66%, bendaharawan upah pungut PBB 4,81%, para camat 1,95%, dan kepala desa/lurah 3,81%. Alokasi upah pungut yang tidak memenuhi asas keadilan ini dilegalkan melalui surat keputusan dari kepala daerah yang bersangkutan

Kendati upah pungut PBB maupun upah pungut atas pajak lainnya cenderung tidak memenuh asas kepatutan dan keadilan, bukan berarti keputusan yang tepat untuk menghilangkan upah pungut begitu saja.  Penasihat Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia sekaligus anggota dewan pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan penasihat Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, Alfitra Salam menyatakan : “Upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB masih diperlukan karena dapat meningkatkan kesejahteraan daerah yang menerimanya. Namun, tindakan tegas terhadap orang yang menyelewengkan upah pungut itu mutlak diperlukan karena merugikan masyarakat”. Menurut Alfitra, keberadaan upah pungut PBB harus dilihat secara proporsional dan bijaksana. Sebab, filosofi awalnya adalah insentif yang diberikan kepada pengelola PBB di daerah. ”Pada intinya, upah ini diberikan agar meningkatkan kesejahteraan aparat di daerah,” ujarnya.

Beberapa pihak beranggapan apabila upah pungut dihapuskan maka akan menggangu kinerja pemungutan pajak karena tidak adanya insentif yang dulunya diterima dari upah pungut. Mendagri misalnya, ketika  wartawan bertanya mengenai upah pungut pajak yang dipermasalahkan KPK, ia balik bertanya : ” Jika nantinya Upah Pungut dihapuskan, siapa yang bisa menjamin PAD lebih membaik”. Mendagri menyatakan  Upah Pungut bukanlah hal baru, karena hal tersebut sudah berproses dan melewati sejarah panjang sejak Tahun 1976, yang kemudian disusul dengan KepMendagri Nomor 32 Tahun 2002,  jangan sampai dengan penghapusan Upah Pungut Pajak ini justru membuat PAD menjadi berantakan. Menurutnya nilai tambah dari Upah Pungut Pajak ini dapat meningkatkan PAD kurang lebih 10 Persen pertahun.

Sebagai penutup, terlepas dari perlu atau tidaknya upah pungut dihapuskan, sebaiknya dan seharusnya upah pungut itu hanya diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak (seperti aparat pelaksana pemungutan pajak maupun aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak) secara proporsional agar memenuhi asas kepatutan dan keadilan. Sedangkan untuk menghindari penafsiran yang berbeda tentang siapa saja yang berhak menerima upah pungut dan untuk menghindari perluasan penerima upah pungut, seharusnya Depdagri melakukan amandemen terhadap Kepmendagri yang mengatur upah pungut.

********

About these ads