Upah Pungut : Antara Ketidakpatutan dan Ketidakadilan

Tag

,

Akhir Januari 2009 media massa di tanah air ramai memberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meneliti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) dalam upaya menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan upah pungut pajak. Sebelumnya KPK telah menemukan indikasi upah pungut yang dibagikan itu secara nominal lebih banyak diterima oleh pejabat dibandingkan pihak lain yang sebenarnya lebih berperan langsung dalam pelaksanaan penerimaan pajak.

Berkaitan dengan upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menemukan banyak kasus penyimpangan upah pungut di daerah , lembaga tinggi negara ini meminta pemerintah meninjau kembali mekanisme dan ketentuan yang mengatur upah pungut PBB kepada pemerintah daerah.

Upah pungut diberlakukan terhadap pajak daerah dan pajak pusat dengan istilah biaya pemungutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pada Bab XV mengenai Biaya Pemungutan : pasal 76 ayat (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen), ayat (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tersebut, ditetapkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri (KepMendagri) Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. KepMendagri Nomor 27 Tahun 2002 pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1  menyebutkan :  8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dan 9. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Pada Bab II Biaya Pemungutan, Pasal 2 ayat : (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan. (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan. Pasal 3 ayat : Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah, (2) Persentase besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 4,5, dan 6 menunjukkan biaya pemungutan dialokasikan ke aparat pemungut, dinas/instansi pengelola, Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya, PT.PLN, serta aparat penunjang yang terdiri dari Tim Pembina Pusat, Kepolisian, dan aparat penunjang lainnya.

Departemen Dalam Negeri kemudian mengeluarkan lagi sebuah Kepmendagri dengan Nomor  35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Pada Kepmendagri ini, aparat pemungut, aparat penunjang dan pihak lain penerima alokasi biaya pemungutan pada dasarnya sama dengan yang disebutkan pada Kepmendagri Nomor 27 Tahun 2002. Sedangkan untuk alokasi biaya pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kepmendagri Nomor 35 tahun 2002 tidak lagi mengatur tentang penggunaan insentif upah pungut pajak yang yang diterima oleh pejabat. Padahal, Kepmendagri Nomor 27 tahun 2002 sebelumnya telah mengatur biaya pemungutan pajak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan.

Untuk pajak pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada pasal 5 ayat : (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. (2) Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (BP PBB), antara lain menyatakan :

  • Pasal 1, BP PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB yang dilaksanakan Dirjen Pajak dan Daerah.
  • Pasal 3, ayat (1) menyatakan BP PBB bagian Dirjen Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan : a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB, b. Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Dirjen Pajak, c.Komputerisasi perpajakan, d. Peningkatan kualitas SDM, dan e. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dirjen Pajak.
  • Pasal 4, penggunaan dan tata cara penyaluran BP PBB bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing daerah.

Dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah, Kepmendagri dan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disebutkan di atas, diwarnai hal-hal yang tidak mencerminkan keadilan maupun kepatutan. Sebagian upah pungut ternyata diberikan tidak hanya kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan, tapi juga diberikan kepada pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pemungutan, bahkan juga diberikan kepada pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan pemungutan, seperti pada suatu kabupaten upah pungut disalurkan untuk dharma wanita. Untuk upah pungut PBB kadang semuanya dianggap sebagai insentif untuk aparat, padahal dari definisinya terlihat upah pungut PBB itu sebagian harus digunakan untuk pembiayaan  kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB

Kasus pada beberapa daerah menunjukkan bahwa pengalokasian  upah pungut PBB tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan. Upah pungut PBB ini sebenarnya diterima oleh Daerah dalam satu rangkaian dengan penerimaan Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara, peran Daerah adalah membantu dalam kegiatan pemungutan dan kemudian menyetor hasil pemungutan PBB tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan PBB kemudian dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Atas peran serta Daerah dalam kegiatan pemungutan PBB, kepada Daerah diberikan Bagi Hasil PBB dan juga upah pungut. Upah pungut PBB tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB. Mengacu kepada definisi kegiatan pemungutan, yaitu suatu kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, tampak bahwa yang berhak menerima alokasi upah pungut PBB adalah aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Aparat pelaksana pemungutan itu diantaranya adalah aparat dinas pendapatan daerah, aparat Kantor Pelayanan Pajak, para camat dan  kepala desa / lurah.

Alokasi upah pungut PBB yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas pendapatan secara pribadi, dan kepala bagian / biro keuangan sekretariat daerah, adalah tidak memenuhi asas kepatutan karena diberikan kepada mereka yang bukan aparat pelaksana pemungutan maupun bukan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Upah pungut PBB juga menjadi tidak memenuhi asas keadilan karena dari komposisi realisasi pembagian upah pungut PBB tampak bahwa porsi untuk pihak-pihak yang bukan merupakan aparat pelaksana pemungutan lebih besar daripada porsi untuk pihak-pihak yang terkait langsung sebagai aparat pelaksana pemungutan. Pada suatu daerah di tahun 2004, porsi upah pungut untuk kepala daerah mencapai 30,96% dari seluruh upah pungut yang diterima daerah. Berikutnya wakil kepala daerah 8,82%, sekretaris daerah 10%, kepala dinas pendapatan 12,11%, kepala bagian / biro keuangan 3,85%, untuk biaya operasional/dana taktis dinas pendapatan sebesar 11,54%. Sedangkan porsi untuk bagian tata usaha dinas pendapatan daerah 4,49%, staf dinas pendapatan daerah 7,66%, bendaharawan upah pungut PBB 4,81%, para camat 1,95%, dan kepala desa/lurah 3,81%. Alokasi upah pungut yang tidak memenuhi asas keadilan ini dilegalkan melalui surat keputusan dari kepala daerah yang bersangkutan

Kendati upah pungut PBB maupun upah pungut atas pajak lainnya cenderung tidak memenuh asas kepatutan dan keadilan, bukan berarti keputusan yang tepat untuk menghilangkan upah pungut begitu saja.  Penasihat Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia sekaligus anggota dewan pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan penasihat Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, Alfitra Salam menyatakan : “Upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB masih diperlukan karena dapat meningkatkan kesejahteraan daerah yang menerimanya. Namun, tindakan tegas terhadap orang yang menyelewengkan upah pungut itu mutlak diperlukan karena merugikan masyarakat”. Menurut Alfitra, keberadaan upah pungut PBB harus dilihat secara proporsional dan bijaksana. Sebab, filosofi awalnya adalah insentif yang diberikan kepada pengelola PBB di daerah. ”Pada intinya, upah ini diberikan agar meningkatkan kesejahteraan aparat di daerah,” ujarnya.

Beberapa pihak beranggapan apabila upah pungut dihapuskan maka akan menggangu kinerja pemungutan pajak karena tidak adanya insentif yang dulunya diterima dari upah pungut. Mendagri misalnya, ketika  wartawan bertanya mengenai upah pungut pajak yang dipermasalahkan KPK, ia balik bertanya : ” Jika nantinya Upah Pungut dihapuskan, siapa yang bisa menjamin PAD lebih membaik”. Mendagri menyatakan  Upah Pungut bukanlah hal baru, karena hal tersebut sudah berproses dan melewati sejarah panjang sejak Tahun 1976, yang kemudian disusul dengan KepMendagri Nomor 32 Tahun 2002,  jangan sampai dengan penghapusan Upah Pungut Pajak ini justru membuat PAD menjadi berantakan. Menurutnya nilai tambah dari Upah Pungut Pajak ini dapat meningkatkan PAD kurang lebih 10 Persen pertahun.

Sebagai penutup, terlepas dari perlu atau tidaknya upah pungut dihapuskan, sebaiknya dan seharusnya upah pungut itu hanya diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak (seperti aparat pelaksana pemungutan pajak maupun aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak) secara proporsional agar memenuhi asas kepatutan dan keadilan. Sedangkan untuk menghindari penafsiran yang berbeda tentang siapa saja yang berhak menerima upah pungut dan untuk menghindari perluasan penerima upah pungut, seharusnya Depdagri melakukan amandemen terhadap Kepmendagri yang mengatur upah pungut.

********

Manajemen Penurunan Tingkat Kehilangan Air dan Pengaruhnya Terhadap Penilaian Kinerja PDAM

Tag

, , ,

Menurut Ir. Priyono Salim Dipl, SE, manajemen air minum di Indonesia umumnya menganggap mudah masalah-masalah air minum, seperti tingkat kehilangan air secara nasional yang rata-rata lebih kurang 40%, konstruksi-konstruksi untuk air minum yang tidak memenuhi syarat, umur konstruksi mungkin berkisar antara 10-20 tahun karena belum ada pengaturan-pengaturan teknis yang terarah yang mengikat secara hukum kepada semua pelaksana yang menjalankan usaha dan konstruksi air minum.

Lebih lanjut beliau menjelaskan beberapa pokok masalah keteknikan dalam air minum berkenaan dengan kehilangan air antara lain : pertama inkonsistensi teknis, dan kedua adalah  fasilitas teknis air minum yang semakin menurun. Secara akademis, telah ada standar dan kaidah-kaidah teknis yang bila diikuti akan menghasilkan karya teknis rancang bangun yang baik dan efisien, seperti teknologi pemrosesan sumber air permukaan (sungai atau danau) yang memilki suatu kualitas (air baku) tertentu. Alur proses pembangunan (sarana air bersih), biasanya dilakukan dengan membangun waduk air baku (optional), pipa pembawa, bangunan-bangunan pengolahan air, sarana distribusi dan reservoir (balance reservoir di kota) dan sebagainya. Namun berhubung dengan keterbatasan dana dan sumber daya lain (SDM, biaya dll), maka dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian (teknis) yang berakibat fungsi pelayanan menjadi menurun. “Life time” konstruksi yang secara normatif di desain untuk dapat mencapai umur 40 tahun, karena berbagai pertimbangan, berkurang menjadi 20 tahun saja yaitu dengan mengubah/menurunkan kualitas material . Pertimbangan yang sama dilakukan terhadap fasilitas reservoir atau waduk air baku dan reservoir kota yang untuk sementara tidak dibangun (di semua lokasi), karena pertimbangan biaya. Secara teknis, sasaran dan fungsi instalasi-instalasi tersebut cukup tercapai, namun social cost dan maintenance cost menjadi mahal. Seperti contohnya pemasangan pipa dalam kota Jakarta ini tentunya harus permanen (“maintenance free”), karena bila terjadi perbaikan di Jalan Thamrin, maka penyetopan lalu lintas selama 10 menit saja, akan berakibat macet, yang berakibat sosial dan ekonomi cost yang tinggi. Sebaliknya di kota-kota kecil atau pedesaan dapatlah kiranya diberikan prioritas untuk meringankan biaya konstruksi. Teknologi air minum termasuk kategori teknologi yang bersifat empiris; keakuratannya sangat tergantung kepada kondisi-kondisi tertentu, yang penanganannya memerlukan disiplin semua pihak yang terlibat dalam proses rancang bangun, untuk melaksanakannya sesuai dengan pedoman teknis yang ada (disahkan secara hukum, setelah diuji coba dan berkonsultasi dengan kelompok profesional). Sekarang sudah tersedia pedoman teknis yang memadai, tetapi karena satu dan lain hal, serta alasan-alasan tertentu, pedoman ini tidak diikuti, bukan hanya oleh para pekerja lapangan, para teknisi/insinyur atau administrator keuangan, bahkan para birokrat dan pejabat tinggi setingkat Menteri, Dirjen, Walikota, juga mempunyai kecenderungan untuk tidak disiplin; satu dan lain hal karena pedoman-pedoman tersebut tidak berkekuatan hukum. Masalah teknis air minum ini, tidak mengandung risiko tinggi, tetapi risiko sosial yang terjadi sangat mononjol dan luas, umumnya timbul setelah melalui suatu kurun waktu tertentu apapun yang dilaksanakan, akhirnya bermuara pada kerugian masyarakat. (Priyono Salim : 2007).

Kebocoran air atau yang populer dikenal dikalangan air minum dengan istilah UFW (un-accounted for water atau kehilangan air yang tidak terhitung/tercatat) ini, tidak serta merta terjadi dan menjadi  bocor kecuali bila terjadi bencana (force majeur), seperti gempa atau sebab lain. UFW ini terjadi sebagai akibat dari in-kompetensi yang terjadi pada seluruh siklus dan proses pembangunan dan administrasi pembangunan, meliputi antara lain proses perencanaan (dan pejabat perencana), pelaksanaan, pengawasan (dan pejabat pengawas), jasa konsultan/kontraktor (dan pengusahanya), faktor material, ketersediaan dana, pemeliharaan dan sebagainya. Dalam penyelenggaraannya, perencana yang seharusnya dapat merujuk kepada pedoman teknis, namun karena berbagai alasan, biasanya berhubung keterbatasan dana, dan tidak ada ikatan (hukum), maka perencanaan tersebut dapat dilakukan tanpa mengikuti pedoman teknis, sehingga pada waktu yang relatif singkat (3 sampai 4 tahun) kebocoran fisik mulai terjadi, bahkan kebocoran administrasi bisa terjadi lebih dini. Bila UFW ini diperhitungkan sebagai kerugian nasional terhadap 93.000 M3 per det yang sekarang terpasang dengan harga jual Rp.1.000 per M3, maka kerugian akibat UFW adalah 40 % x 93.000 ltr/dt x Rph 1.000.-per M3 x 86400, atau = ± Rp 3.2 milyar per hari . Apabila UFW dapat ditekan menjadi 20 %, maka diperoleh penghematan sebesar Rp 1.6 milyar per hari. Dapat dikemukakan bahwa 90 % dari seluruh PDAM yang ada (± 300 di seluruh Indonesia), tidak memiliki sarana untuk melakukan perhitungan jaringan perpipaan (untuk analisis hidraulis), sehingga tidak dapat melakukan pengendalian terhadap aliran air di dalam pipa-pipa tersebut. Dengan demikian, pemasangan pipa-pipa dilakukan secara sporadis, tanpa konsultasi teknis, sehingga terjadi ketidak seimbangan tekanan dan kapasitas air dalam pipa; lagi-lagi pelanggan dan pemakai adalah pihak yang secara langsung dirugikan .Dalam hal pengaliran dalam suatu sistem perpipaan yang dilaksanakan secara bergilir (karena kekurangan air), maka praktis seluruh water meter di kota tersebut sudah menjadi tidak akurat; semua pihak merugi. Di satu pihak, pelanggan merugi karena (mungkin) water meter dibaca berlebihan, atau diuntungkan, di lain pihak, PDAM dirugikan karena pembacaan yang rendah (under score). Secara teknis water meter tersebut akan selalu dapat berputar karena aliran air ataupun karena udara (karena pipa kosong), atau terjadi macet (tidak berputar), bila kemasukan lumpur; kasus-kasus itu berpotensi konflik. Hal tersebut hanyalah beberapa contoh dari sederetan panjang contoh lain dalam sektor air minum yang terjadi sehari-hari, yang kesemuanya perlu didudukkan secara hukum. Dari sudut teknis, kasus dan masalah-masalah ini dapat direduksi seminimum mungkin bila ada NSPM (norma, standar, manual) yang sah dan mempunyal kekuatan hukum, sehingga semua pihak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. (Priyono Salim : 2007).

Charles Santiago seorang ahli air dari Selangor memberikan contoh mengenai pengelolaan air yang baik. Contohnya, Porto Allegre sebagai kota dengan harga jual air terendah di Brasil dan berhasil menurunkan non revenue water  (kehilangan air karena dicuri atau karena kebocoran) dari 50 % dari tahun 1990 menjadi 34 % pada tahun 2001. Sebagai pembanding di negara bagian Selangor tingkat kebocoran atau kehilangan air tersebut mencapai 42 %, bahkan pada beberapa negara terdapat non revenue water  yang mencapai 60 %. Menurutnya salah satu strategi untuk mempertahankan harga air tetap rendah adalah dengan menekan kehilangan air, memperkecil atau meminimalkan kehilangan air tersebut. Di Porto Allegre masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan harga dan membuat perencanaan investasi dalam pengelolaan air, kelompok-kelompok masyarakat yang kecil secara langsung menentukan prioritas anggaran untuk mutilitas air. Pada kenyataannya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ikut membahas apa prioritas yang perlu diberikan terhadap pengelolaan air, berapa anggaran yang harus ditetapkan untuk air dan bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut. Masyarakat diberdayakan untuk membuat keputusan yang baik bagi mereka sendiri dan bagi tempat/kota mereka tinggal. Contoh kedua adalah Recive, sebuah kota yang banyak penduduk miskinnya di Brasil. Recive telah memperkenalkan  manajemen pengelolaan air yang demokratis dan partisipatif. Untuk memastikan adanya perbaikan terhadap akses atas air, pada tahun 2001 ada partisipasi dan konsultasi selama 7 bulan lamanya, mereka melakukan partisipasi dan konsultasi tersebut dengan tetangga-tetangga yang ada di seluruh kota tersebut dan pertemuan tersebut kemudian memilih 400 wakil yang selanjutnya menyelenggarakan konferensi konsultatif yang membuat 160 keputusan mengenai masa depan air dan sanitasi di kota Recive. Hasil konsultatif tersebut memutuskan untuk menentang swastanisasi air dan kemudian membentuk suatu forum kelembagaan untuk memperbaiki dan memperluas sistem penyediaan air khususnya bagi penduduk miskin. Contoh ketiga terjadi di Ghana, yaitu melibatkan kemitraan masyarakat publik. Perusahaan Air Minum (PAM) yang ada di sana menyalurkan air baku ke kelompok-kelompok masyarakat di Severlembu (nama suatu tempat), masyarakat lokal pengelola air di daerah tersebut kemudian menyalurkan air tersebut ke penduduk di sekitarnya. Komite lokal pengelola air memutuskan/menetapkan sistem-sistem yang ada termasuk sistem penagihan air. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat secara demokratis dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat yaitu mengurangi biaya dan mengendalikan kebocoran air. Hal ini membuat air dapat dinikmati semua orang. Contoh keempat adalah Penang. Penang merupakan kota dengan harga jual air terendah di Malaysia dan juga terendah di dunia. Tahun 1999 dilakukan studi perbandingan mengenai tarif atau harga air 65 kota di 38 negara di Asia, Afrika, Amerika dan Eropa, yang hasilnya menetapkan bahwa tarif air di Penang merupakan tarif air yang terendah. Meskipun tarif airnya terendah, PAM di Penang tetap memperoleh keuntungan/laba, bahkan keuntungan yang didapatnya adalah yang tertinggi dari semua PAM yang ada di Malaysia. Dalam tahun-tahun terakhir PAM Penang mencatat atau membukukan keuntungan 40 hingga 50 juta ringgit. Di Penang air dapat diperoleh 24 jam sehari, dan dinikmati hampir 99 % dari seluruh penduduk Penang. Tingkat kehilangan airnya hanya 18 %. Selain itu PAM Penang memberikan pinjaman 1000 ringgit tanpa bunga kepada masyarakat miskin. Dewan Air Penang memiliki cadangan dana sebesar 223 juta ringgit, dan telah mencapai efisiensi cost sebesar 99 % di bidang penagihan. Mengapa hal-hal demikian dapat terjadi di Penang ?  Pertama karena ini merupakan kasus klasik di mana utilitas publik dapat menyediakan dan memberikan air bagi semua orang tetapi pada saat yang bersamaan tetap memperoleh keuntungan. Otoritas air di Penang atau Dewan Air Penang beroperasi secara otonom tanpa campur tangan politik dari negara bagian. Politisi bertindak atas saran profesional yang diberikan manajer. Kedua, adanya manajemen yang komitmen terhadap kesempurnaan pelayanan kepada publik dan administratif. Ketika Charles Santiago mengadakan penelitian terhadap air di Penang, ia mengunjungi pekerja untuk melihat bagaimana mereka bekerja : bagaimana ketika mereka melakukan reparasi, ketika mereka melakukan penagihan, ketika mereka salimg berbicara satu sama lain. Ia juga bertemu dan berbicara dengan  para manajer senior dan para regulator di Dewan Air Penang. Yang ia tangkap dengan jelas dari mereka adalah bahwa mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik kepada publik. Ketiga bahwa otoritas air Penang telah mempunyai pandangan komersial tetapi dengan sikap sosial. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan akses atas air  dengan harga yang terjangkau dan pada saat yang bersamaan juga memastikan adanya efisiensi pendapatan yang tinggi. Poin yang keempat yang juga penting bagi kinerja Dewan Air atau Otoritas air di Penang, adalah adanya kompetisi atau persaingan di antara partai-partai politik, dan juga perhatian atau kewaspadaan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, telah memaksa Dewan Air Penang bersikap efisien, bersikap transparan/terbuka dan bertanggung jawab. Dewasa ini di Malaysia, otoritas air di Penang telah membebankan kepada konsumen biaya pemakaian air sebesar 22 sen per meter kubik yang merupakan tarif terendah di Malaysia dan di dunia. Jadi otoritas air di Penang tidak memperlakukan air sebagai suatu barang dagangan karena keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan dengan demikian mempertahankan tingkat harga yang terjangkau guna memastikan adanya akses yang sama bagi semua orang. Menurut Charles Santiago pengalaman Penang ini menunjukkan utilitas air oleh negara pun ternyata juga dapat mendatangkan keuntungan dan efisiensi tanpa harus memberlakukan full cost recovery atau pemulihan biaya sepenuhnya.(sebagai catatan  full cost recovery ini sebagaimana yang disyaratkan Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia menghendaki semua biaya produksi air ditanggung oleh konsumen termasuk pula ditanggung  penduduk miskin).

Gambaran nyata di Indonesia mengenai keberhasilan menekan tingkat kehilangan air adalah PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, dengan kiat yang dilakukan tidak hanya mendapatkan hasil penurunan tingkat kehilangan air tapi memperoleh perbaikan secara menyeluruh dalam operasi PDAM. Perubahan yang dapat dirasakan baik oleh pelanggan maupun perusahaan antara lain: pengaliran air ke tempat pelanggan menjadi lebih baik (97%), mengalir 24 jam, komplain pelanggan menurun, peningkatan air terjual dan pendapatan air naik, penurunan biaya operasional, dan terjadi efisiensi biaya produksi, biaya listrik dan bahan kimia. Yang paling menonjol adalah menurunnya ATR (Air Tak Berekening) pada awal program tahun 2003 sebesar 48,8 1 % dan pada tahun 2006 menjadi 33,7 1 %. Ini merupakan penurunan yang signifikan selama 4 tahun pelaksanaan program dengan biaya jauh di bawah perhitungan awal oleh konsultan. Pada awalnya diperkirakan biaya akan mencapai 21 miliar, dalam realisasi pelaksanaan biaya dapat dihemat menjadi hanya sekitar 3 miliar dan ini merupakan biaya rutin dalam program perbaikan rutin fasilitas yang ada setiap tahunnya. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah pula menyusun program dan target penurunan tingkat kehilangan air untuk 5 tahun mendatang. Sudah pasti ini merupakan target yang disepakati bersama mulai dari top manajemen dan seluruh staf pelaksana, dengan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak internal dan eksternal pengambil kebijakan.

Keberhasilan lainnya ditunjukkan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pemegang peringkat pertama tahun 2007 untuk PDAM kategori besar. Sampai sekarang, secara rata-rata tingkat kehilangan air PDAM Tirta Pakuan mencapai 30 persen. Angka ini memang lebih rendah dari angka rata-rata kehilangan air yang dialami perusahaan air secara nasional. Di Kota Bogor kondisi ini lebih banyak dikarenakan tingkat kebocoran pipa daripada pencurian air. Sedangkan illegal connecting di Kota Bogor di bawah satu persen. Tekanan air yang tidak merata, cakupan layanan yang masih rendah, keterlambatan pengembangan, dan kesulitan mendapatkan sumber pendanaan, merupakan masalah lain yang turut mewarnai perjalanan PDAM Tirta Pakuan.
Untuk menyikapi kondisi ini, PDAM Tirta Pakuan telah menyiapkan beberapa langkah konkrit. Salah satu di antaranya adalah menekan tingkat kebocoran air. “Untuk itu, kami akan terus berupaya menambah tingkat produksi dan terus meminimalkan kebocoran pipa,” papar Kepala Bagian Litbang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Penambahan tingkat produksi dilakukan antara lain dengan pemasangan pipa transmisi air baku.
Sementara untuk meminimalkan kebocoran pipa, PDAM Tirta Pakuan masih terus melibatkan partisipasi masyarakat. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat PDAM Tirta Pakuan, Komala mengatakan pihaknya menyediakan reward bagi masyarakat yang pertama kali melaporkan kebocoran pipa PDAM. “Ini sebagai bentuk apresiasi saja dari PDAM. Kami menyediakan uang senilai Rp. 250 ribu bagi masyarakat yang melaporkan kebocoran di atas diameter 4 inchi,” beber Komala.
Selain itu, PDAM Tirta Pakuan telah pula melakukan penggantian meteran air pelanggan. “Sudah ada sekitar 16.788 meteran pelanggan yang telah diganti dari Januari sampai November 2007,” terang Henry. Dalam hal pelayanan,  PDAM Tirta Pakuan tak pernah berhenti berinovasi. Hal itu setidaknya tergambar melalui penyediaan call center 24 jam, penambahan loket pembayaran, penyedian ruang complain pelanggan, dan yang terbaru pembuatan website PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.(Bogornews : 2007).

Dari uraian tersebut di atas terlihat pentingnya manajemen untuk mengatasi atau menurunkan tingkat kehilangan air agar tidak menimbulkan kerugian bagi PDAM maupun bagi konsumen. Selain itu dengan menurunkan tingkat kehilangan air,  PDAM tidak hanya menurunkan kerugiannya tapi juga dapat menaikkan labanya.

Bagaimana PDAM mengatasi tingkat kehilangan air ?  Ir. Sukmayeni.Sy., M.M. (Kepala Litbang Perpamsi) menyatakan agar PDAM dapat menurunkan tingkat kehilangan air, diperlukan hal-hal berikut : 1)  Perencanaan dibuat dengan konsep yang matang dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam program penurunan kehilangan air yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada pada PDAM.
2)  Komitmen mulai dari top manajemen (direksi) dan seluruh staf pelaksana baik di bidang teknik maupun administrasi bahwa program ini adalah program bersama, serta perlunya  dukungan  dari stake holder terhadap kesuksesan program penurunan kehilangan air. 3) Seluruh tahapan program dilaksanakan secara konsekuen dan tuntas sesuai tahapan sampai mendapatkan hasil yang diharapkan. 4) Memiliki personil yang mampu melaksanakan program yang terkait dalam bidang masing masing. 5) Mencari terobosan dalam mendapatkan dana dan strategi penyusunan anggaran yang dikaitkan dengan perbaikan rutin fasilitas yang ada, sehingga mengurangi pengeluaran khusus yang seolah-olah tertuju pada program khusus kehilangan air semata. 6) Dalam operasi rutin zoning diperlukan pengontrolan dan evaluasi yang terus menerus sehingga nilai kehilangan air yang telah berhasil diturunkan tidak menjadi naik kembali. Selain itu perlu dicamkan oleh pihak manajemen PDAM bahwa program penurunan tingkat kehilangan air sama dengan melaksanakan manajemen di bidang lainnya, di mana perencanaan, operasional / pelaksanaan, evaluasi, monitoring/control, harus dilaksanakan secara terus menerus dengan mempergunakan SOP secara konsekuen.

Secara teknis, untuk mengurangi tingkat kehilangan air PDAM perlu melakukan penggantian meter air, pencarian sambungan ilegal, dan perbaikan pembacaan meter. Melihat kondisi meter air yang terpasang dan usianya kebanyakan di atas 5 tahun, akurasi peneraan tahun 2002 menggambarkan 48% meter air pelanggan tidak akurat, yang merugikan PDAM (55,17%) lebih tinggi dibanding yang merugikan pelanggan (27,59%).
Berdasarkan hal ini dilakukan program penggantian meter air. Prioritas penggantian meter air pelanggan yaitu meter mati, rusak, buram dan berdasarkan hasil kalibrasi yang memiliki penyimpangan yang tinggi dan yang rendah sekalipun. Setelah dilakukan penggantian meter air, sekitar 60,7% konsumsi meningkat dan 39,3% konsumsi menurun dan secara rata-rata total peningkatan air terjual dengan penggantian meter air sekitar 7,25%. Di dalam program penggantian meter ini juga termasuk pemasangan meter induk pada instalasi, yang semula hanya dengan perhitungan kapasitas pompa. Meter induk yang rusak diganti dengan jenis meter elektromagnetik, ultrasonik dan turbin water meter, dan secara berkala dilakukan peneraan meter induk. Dengan penggantian meter induk ini perhitungan air yang didistribusikan dengan hanya memakai pompa dan alat Thomson jauh lebih tinggi dibanding pencatatan setelah penggantian meter. Sehingga dengan penggantian meter induk ini dapat menekan tingkat kehilangan air.(Sukmayeni : 2007).

Dari pemantauan diketahui, sambungan ilegal antara lain disebabkan pemutusan sambungan rumah, sambungan ilegal yang dilakukan karyawan PDAM, dan sambungan ilegal betul betul karena disambung dengan tidak melalui proses dari PDAM.
Dari hasil pencarian sambungan ilegal ini diperoleh fakta bahwa ada perintah diputus ternyata tidak diputus dan ada yang disambung sendiri oleh pemilik rumah. Sambungan ilegal yang dilakukan oknum. karyawan penanganannya dengan tindakan terhadap karyawan yang bersangkutan dipecat, diberi peringatan dan turun jabatan. Ini dilakukan sebagai punishment, dan sebagai contoh bagi karyawan lain sehingga tidak berbuat yang sama. Sedangkan untuk perbaikan pembacaan meter, kegiatan yang dilakukan adalah diawali dengan memberi motivasi kepada pembaca meter bahwa mereka adalah ujung tombak perusahaan yang menentukan hasil yang paling baik bagi perusahaan, sehingga mereka akan termotivasi untuk bekerja secara baik dan benar. Melakukan rotasi/mutasi pembaca meter, sehingga, kesempatan untuk membuat kesepakatan yang tidak baik dengan pelanggan menjadi kecil, karena pembaca meter tidak terlalu lama dalam satu daerah yang sama. Melakukan sosialisasi kepada pelanggan yang rumahnya selalu terkunci/kosong untuk memberikan data pemakaian air. Penggunaan hand terminal untuk pembacaan meter, dan juga dilakukan outsourcing pembacaan meter.(Sukmayeni : 2007).

Bagaimana pengaruh manajemen penurunan tingkat kehilangan air terhadap penilaian kinerja PDAM ?  Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberhasilan penurunan tingkat kehilangan air akan menurunkan pula tingkat kerugian PDAM dan dapat pula menaikkan laba karena antara lain : air yang terjual menjadi lebih banyak serta terjadi penghematan sehingga paling tidak kinerja keuangan dan cakupan pelayanan menjadi lebih baik.

Secara umum penilaian kinerja PDAM saat ini masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja PDAM yang meliputi 3 (tiga) aspek penilaian : 1) Aspek keuangan, 2)Aspek operasional, dan 3) Aspek administrasi.

Aspek keuangan terdiri dari 10 indikator  penilaian, yaitu :  rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap utang lancar,  rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, rasio total aktiva terhadap total utang, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, jangka waktu penagihan piutang, dan efektivitas penagihan.

Aspek operasional terdiri dari 10 indikator penilaian, yaitu : cakupan pelayanan, kualitas air bersih, kontinuitas air, produktivitas pemanfaatan instalasi produksi, tingkat kehilangan air, peneraan meter air, kecepatan penyambungan baru, kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan, kemudahan pelayanan, dan rasio karyawan  per 1000 pelanggan.

Keberhasilan menurunkan tingkat kehilangan air akan meningkatkan laba dan meningkatkan pula nilai kinerja keuangan dan nilai kinerja perasional PDAM. PDAM akan mendapat nilai tambahan apabila dalam suatu tahun buku  dibandingkan tahun buku sebelumnya ada perbaikan terhadap minimal salah satu dari indikator berikut ini : peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif,  peningkatan rasio laba terhadap penjualan, peningkatan cakupan pelayanan, dan penurunan tingkat kehilangan air. Contoh perhitungan nilai kinerja dan nilai bonus,  tampak  pada tabel berikut :

ASPEK

Penilaian

Indikator

PENILAIAN

Kepmendagri No.47 Perhitungan 2007 Nilai 2006 Nilai
KEUANGAN
Rasio Laba terhadap Penjualan : Th. 2007
Laba Sebelum Pajak X 100% > 20% =  5

  3.800

5,20%

2

Penjualan > 14% – 20% =  4

 73.000

> 6% – 14% =  3 Th. 2006
> 3% – 6% =  2

  1.300

2,09%

1

< 0% – 3% =  1

 62.000

Bonus nilai :
Peningkatan Rasio Laba Terhadap > 12% =  5 5,20 – 2.09

 3,11%

2

Penjualan > 9% – 12% =  4
Rasio tahun ini – rasio tahun lalu > 6% – 9% =  3
> 3% – 6% =  2
> 0% – 3% =  1

Jumlah nilai tahun 2007 = 2+2 = 4

OPERASIONAL
Tingkat Kehilangan Air < 20% =  4 Th 2007
Jlh Air didistribusikan – Terjualx100% >20% – 30% =  3

       8.379

26,99%

3

Jumlah Air Didistribusikan >30% – 40% =  2          31.036
> 40% =  1 Th 2006

       10.009

33,19%

2

         30.151
Bonus  nilai :
Tingkat kehilangan air  th 2007 –  th 2006
Tahun ini   > 25% – 27% Nilai Bonus 26,99 – 33,19

-6,20

1

Tahun lalu  > 30% – 40% sebesar 1

Jumlah nilai tahun 2007 = 3+1 = 4

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat kehilangan air akan berpengaruh secara positif terhadap penilaian kinerja PDAM. Oleh karena itu penurunan tingkat kehilangan air harus diwujudkan. Keberhasilan manajemen PDAM menurunkan tingkat kehilangan air hanya dapat terwujud apabila didukung komitmen di dalam PDAM sendiri mulai dari top manajemen sampai staf pelaksana untuk mencapai target yang disepakati dan melaksanakan dengan tuntas setiap tahapan yang sudah diprogramkan, serta yang tidak kalah pentingnya dukungan dari masyarakat sebagai stake holder.

* * * * *

 

Pengelolaan Logistik Farmasi dan Kaitannya dengan Penilaian Kinerja Pelayanan Farmasi

Tag

, , ,

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 menyatakan Rumah Sakit Umum (RSU) mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk mencapai hal tersebut, RSU memiliki 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pelayanan medis;
  2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan
  7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan ketujuh fungsinya itu, pelayanan rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 dibagi menjadi 20 jenis pelayanan di mana salah satunya adalah pelayanan farmasi yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Bagian Penunjang Medis.

Seluruh jenis pelayanan rumah sakit memiliki 7 (tujuh) standar yang secara berurutan terdiri dari : falsafah dan tujuan, administrasi dan pengelolaan, staf dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan staf dan program pendidikan, serta evaluasi dan pengendalian mutu.

Standar pertama dari pelayanan farmasi menyatakan falsafah dan tujuan pelayanan farmasi rumah sakit  berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Standar kedua menyatakan administrasi dan pengelolaan pelayanan farmasi diselenggarakan agar pelayanan farmasi efisien dan bermutu berdasarkan fasilitas yang ada dan standar profesional yang universal.

Standar ketiga menghendaki pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola oleh apoteker yang memiliki pengalaman memadai. Apoteker adalah sebagai pimpinan instalasi farmasi, sedangkan stafnya adalah para asisten apoteker.

Standar keempat menghendaki tersedianya ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme dan fungsi teknik pelayanan farmasi sehingga menjamin terlaksananya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah mensyaratkan apotek harus memiliki : ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien (termasuk penempatan brosur/materi informasi), ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien, keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien, dan ruang racikan.

Standar kelima menghendaki semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir, yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pelayanan farmasi itu sendiri.

Standar keenam menghendaki setiap staf mempunyai kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan standar ketujuh mengenai evaluasi dan pengendalian mutu, menyatakan bahwa pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik.

Secara umum, penilaian kinerja rumah sakit dapat dibagi ke dalam penilaian atas 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu : kegiatan administratif dan manajerial (ketata-usahaan, kerumah-tanggaan, keuangan, akuntansi, dan lain-lain), kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, kegiatan pelayanan penunjang (farmasi, gizi, laundry, dan lain-lain).

Untuk memudahkan penilaian kinerja rumah sakit, diperlukan adanya parameter/indikator/standar yang dapat digunakan sebagai pembanding. Sebagai contoh, tujuan khusus pemeriksaan kinerja bidang penunjang pelayanan medis adalah menilai apakah bidang penunjang pelayanan medis mampu memenuhi kebutuhan harian obat-obatan yang diperlukan oleh bidang pelayanan medis (penilaian efektivitas), untuk tujuan itu indikator pelayanan farmasi dapat dilihat dari jumlah resep yang dilayani dibandingkan dengan jumlah pasien (rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat).

Indikator-indikator lainnya untuk penilaian kinerja pelayanan farmasi dalam ruang lingkup efektivitas pelayanan resep antara lain adalah : Angka Penyerahan Obat Jadi Lebih Dari 15 Menit, Angka Penyerahan Obat Racikan Lebih Dari 30 Menit, dan Angka Kesalahan Penyerahan Obat.

Angka Penyerahan Obat Jadi Lebih Dari 15 Menit didefinisikan sebagai angka kejadian keterlambatan penyerahan obat jadi ke pasien di mana waktu yang diperlukan lebih dari 15 menit . Persentasenya diperoleh dari jumlah lembar resep yang penyerahannya melebihi waktu standar dibagi dengan jumlah seluruh lembar resep yang dilayani. Standar yang berlaku adalah kurang dari 20 %. Keterlambatan penyerahan obat jadi ke pasien dapat disebabkan oleh :

  1. Persediaan obat di ruang peracikan habis sehingga harus mengambil di gudang farmasi.
    1. Salah menghitung dosis, sehingga harus diulang
    2. Kesalahan dokter menuliskan dosis, sehingga harus di konsultasikan dulu dengan dokter yang bersangkutan.
    3. Obat yang dimaksud tidak ada, sehingga untuk mengganti obat yang sejenis harus di konsultasikan dulu dengan dokter yang bersangkutan

Angka Penyerahan Obat Racikan Lebih Dari 30 Menit didefinisikan sebagai angka kejadian keterlambatan penyerahan obat racikan ke pasien di mana waktu yang diperlukan lebih dari 30 menit.  Persentasenya diperoleh dari jumlah lembar resep yang penyerahannya melebihi waktu standar dibagi dengan jumlah seluruh lembar resep yang dilayani. Standar yang berlaku adalah kurang dari 20 %.

Angka Kesalahan Penyerahan Obat didefinisikan sebagai angka kejadian kesalahan penyerahan obat pada pasien. Persentasenya diperoleh dari jumlah lembar resep yang penyerahan obatnya salah  dibagi dengan jumlah seluruh lembar resep yang dilayani Jumlah seluruh lembar resep yang dilayani. Standar yang berlaku adalah kurang dari 3 %. Kesalahan penyerahan obat ini dapat disebabkan oleh :

  1. Salah membaca resep
  2. Salah pemberian etiket pada obat.

Kesalahan memberi etiket pada obat ini dapat menjadi atau merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan, pada pasal 26 ayat (1) yang menyatakan : Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan.

Untuk menunjang kinerja pelayanan farmasi, diperlukan pengelolaan yang memadai terhadap logistik farmasi. Habisnya persediaan obat di ruang peracikan, tidak tersedianya obat yang diperlukan, dan pemberian etiket yang salah pada obat sebagaimana telah disebutkan di atas menunjukkan pengelolaan logistik farmasi yang belum memadai sehingga mengganggu kinerja pelayanan farmasi.

Untuk mengelola logistik farmasi dengan baik, perlu dilaksanakan 4 (empat) fungsi dasar manajemen obat. Pertama seleksi obat, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Mengevaluasi problem kesehatan yang ada di masyarakat.
  • Mengidentifikasi pilihan pengobatan
  • Pemilihan jenis obat dan bentuk sediaan
  • Menentukan jenis-jenis obat yang harus disediakan masing-masing bagian.

Kedua pengadaan obat, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Menghitung kebutuhan obat
  • Menentukan metode pengadaan
  • Melakukan pengadaan
  • Memastikan barang yang diperoleh bermutu dan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketiga distribusi obat, dengan melaksanakan :  manajemen penyimpanan obat,

kontrol stok, pencatatan, serta pendistribusian sampai ke depo-depo atau bagian-bagian yang membutuhkan. Sedangkan keempat adalah  penggunaan obat, dengan memperhatikan : diagnosis, peresepan, dispensing, dan pemberian obat ke pasien dengan benar.

Tujuan pengelolaan penyimpanan logistik farmasi adalah sebagai berikut :

  • Mencegah kehilangan
  • Mencegah over stock
  • Mencegah out of stock
  • Mencegah kerusakan
  • Mencegah pemborosan
  • Mengelola perbekalan farmasi dari sumber barang sampai ke user dengan seefisien mungkin.

Pengelolaan yang buruk atas logistik farmasi akan menimbulkan masalah, di antaranya adalah stock out dan over stock. Stock out dapat berakibat memburuknya kondisi pasien karena treatment yang tertunda, meningkatnya biaya kesehatan pasien, kerugian finansial,  bahkan meninggalnya pasien karena tidak bisa memperoleh obat penyelamat (lifesaving drug) tepat waktu. Over stock mengakibatkan terhentinya investasi obat, ruang penyimpanan menjadi terbatas, kerusakan obat, obat kadaluarsa, risiko kehilangan meningkat.

Berkaitan dengan pengelolaan logistik farmasi yang efektif dan efisien, ada beberapa indikator kinerja atas pengendalian persediaan yang sebaiknya diperhatikan yaitu :

1.   Inventory Control System

  1. Apakah ada sistem kontrol inventory ?
  2. Apakah ada kartu stock atau buku stock yang digunakan untuk mencatat setiap keluar dan masuknya barang dari ruang penyimpanan?
    1. Apakah pemesanan obat kembali berdasarkan sistem konsumsi yang ada ?
    2. Apakah stock minimum atau safety stock ditentukan berdasarkan frekuensi pengiriman barang dan konsumsi pemakaian rata-rata ?
    3. Apakah dilakukan stock fisik untuk mencocokkan dengan kartu stock secara regular ?
      1. Staff training in Inventory management
      2. Apakah petugas yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pembelian, penyimpanan, dan distribusi telah mendapat pelatihan secara formal tentang pengelolaan inventory ?
      3. Apakah ada prosedur manajemen inventory yang dapat digunakan sebagai panduan ?
        1. Fasilitas Penyimpanan
          1. Apakah ruang penyimpanan cukup untuk menampung persediaan ?
          2. Apakah ada ruang penerimaan atau pendistribusian ?
          3. Apakah ada form laporan kerusakan barang atau kesalahan pengiriman ?
      4. Apakah ruang penyimpanan kering, bersih, ada ventilasi udara, dan suhu 15-25°C?
        1. Apakah ada lemari pendingin ? Apakah temperatur dicatat secara teratur ?
  3. Pengelolaan di ruang penyimpanan
  4. Apakah pendistribusian berdasarkan sistem FIFO (Fisrt In Fisrt Out) atau FEFO (First Expired First Out)?
    1. Selama satu tahun apakah ada perbekalan farmasi yang kadaluarsa ?
    2. Apakah perbekalan farmasi disusun menurut ketentuan yang berlaku ?

Pengelolaan persediaan farmasi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku meliputi : perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. Dengan demikian, pengelolaan logistik farmasi merupakan hal yang tak terpisahkan dari mutu pelayanan farmasi. Apabila indikator-indikator tersebut di atas ternyata menunjukkan adanya pengelolaan yang baik terhadap logistik farmasi pada rumah sakit, maka akan berakibat baik terhadap penilaian kinerja pelayanan farmasi. Sebaliknya, jika indikator-indikator tersebut menunjukkan pengelolaan yang buruk maka akan berakibat buruk terhadap penilaian kinerja pelayanan farmasi. (***)

Build Operate Transfer (BOT) dan Potensi Kehilangan Aset Pemerintah Daerah

Tag

,

Build Operate Transfer (BOT) dan Potensi Kehilangan Aset Pemerintah Daerah

 

Oleh : Fadjar Prajitno

 

 

Pada dasarnya BOT merupakan pemanfaatan aset milik negara atau daerah berupa tanah yang pemanfaatannya dilimpahkan kepada pihak lain atau swasta selama jangka waktu tertentu di mana pihak swasta memperoleh hak konsensi (hak mengelola lahan dan bangunan) dan pemerintah mendapatkan royalti atas pemakaian asetnya. Selain itu setelah habis masa penggunaan oleh pihak swasta, tanah dan bangunan yang dibangun swasta  di atas tanah tersebut harus dikembalikan atau diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Aset yang diserahkan  pemerintah kepada pihak swasta/investor selaku pengelola harus dicatat dan disajikan sebagai aset Kerja Sama Operasi (KSO)  pada aset lainnya di neraca sebesar biaya perolehannya. Investor mengkapitalisasi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset KSO dalam akun aset KSO dalam konstruksi. Setelah konstruksi selesai dan siap dioperasikan, maka akun aset KSO dalam konstruksi akan dihapus ke aset KSO. Pada akhir masa konsesi, investor menyerahkan aset KSO yang telah selesai masa konsesinya kepada pemerintah. Pemerintah mencatat penyerahan aset KSO ini sama halnya seperti transaksi penerimaan aset tetap hibah/donasi sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO atau sebesar nilai wajar, tergantung mana yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Selanjutnya aset KSO tanah direklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap di neraca.

BOT memerlukan dana yang besar dan rentan terhadap sejumlah risiko. Risiko yang umum terjadi pada BOT antara lain adalah: (1).Risiko Konstruksi (construction and operation risk), yaitu risiko konstruksi proyek yang diinginkan tidak dapat terealisasi hingga waktu yang telah ditentukan. Kemungkinan keterlambatan penyelesaian konstruksi ini seharusnya dimasukkan juga dalam kontrak atau perjanjian yaitu dengan mencantumkan pengenaan denda atau ganti rugi untuk suatu keterlambatan atau meminta jaminan pelaksanaan (performance bond) pada tingkatan yang berbeda. (2).Risiko membengkaknya biaya yang melebihi perkiraan biaya semula. Jika terjadi hal seperti ini, maka dapat diperjanjikan dalam kontrak adanya harga yang pasti atau dapat pula diupayakan risiko tersebut ditanggung bersama antar para pihak. (3).Risiko politik, yaitu risiko yang timbul dari stabilitas negara yang terganggu seperti huru- hara, unjuk rasa yang tak terkendali, atau perang. (4).Risiko musibah yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa, badai. Hal ini sebaiknya diatasi dengan asuransi. (5).Risiko tidak diperolehnya bahan baku yang sangat diperlukan dalam proyek BOT. Oleh karenanya perlu dibuat kontrak dengan pemasok untuk meminimalisir risiko tersebut.(6).Risiko pasar, yakni berkaitan dengan produk yang akan dijual atau jasa  yang akan dilakukan ternyata tidak dapat menutupi semua pengeluaran  yang telah dilakukan. Apabila barang atau jasa yang dihasilkan proyek BOT tidak dapat dijual pada harga yang diprediksikan maka kemungkinan kelangsungan hidup proyek BOT tersebut akan terancam.

Biasanya karena keterbatasan kemampuan pendanaan, pemerintah memilih pola BOT untuk pemanfaatan tanah miliknya melalui pembangunan aset oleh pihak swasta atau investor. Hal seperti ini merupakan salah satu keuntungan BOT bagi pemerintah karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun aset di atas tanahnya. Keuntungan lainnya antara lain : (1).Pemerintah tidak menanggung risiko jika terjadi kenaikan kurs atau kenaikan harga. (2).Pemerintah memiliki kontrol terhadap kinerja operasional, standar pelayanan dan perawatan atas aset yang dibangun.(3).Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengakhiri kontrak jika standar kinerja tidak terpenuhi kendati fasilitas tersebut masih dapat terus dipakai. (4).Pemerintah mendapatkan royalti atau bagian keuntungan setiap tahun dari pihak swasta yang mengelola aset tersebut. (5).Pemerintah mendapat tambahan fasilitas baru.

Di samping keuntungan bagi pemerintah, BOT juga berdampak kerugian bagi pemerintah yakni antara lain berupa : (1).Pemerintah kehilangan monopoli atas aset tersebut dan menyerahkan monopolinya kepada swasta. (2).Kadang pemerintah masih dilibatkan dalam masalah pembebasan tanah, relokasi lahan atau pemindahan lokasi, masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat pembangunan oleh swasta yang melanggar amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Oleh karena itu pemerintah harus melakukan perhitungan yang matang sebelum melaksanakan kerjasama pola BOT dengan pihak swasta.

Berbeda dengan ruislag (tukar guling) di mana terjadi pelepasan aset milik pemerintah yang ditukar dengan aset milik swasta, pada BOT tidak ada pelepasan aset milik pemerintah kepada swasta. Namun dalam pelaksanaannya apabila tidak hati-hati maka risiko yang terjadi adalah pemerintah berpotensi kehilangan asetnya tanpa memperoleh imbalan yang sepadan. Hal seperti ini sudah pernah terjadi terutama pada pemerintah daerah yang relatif baru atau pemerintah daerah hasil pemekaran.

Untuk daerah pemekaran yang baru berpisah dengan daerah induk ada kemungkinan sewaktu masih bergabung dengan daerah induk telah terjadi kerjasama BOT dengan pihak swasta. Kelengkapan dokumen terkait BOT (seperti perjanjian, sertifikat tanah, HGB) rawan hilang atau berpotensi diselewengkan apalagi jika pengadministrasian dokumen di daerah itu dan daerah induk tidak baik.

Potensi hilangnya aset pada pelaksanaan pola BOT di sejumlah daerah antara lain disebabkan : Pertama pencatatan dan pengelolaan aset yang buruk  di mana tanah milik pemerintah daerah (pemda) tidak tercatat di daftar aset dan neraca pemda, perjanjian BOT yang asli atau bahkan fotokopinya saja tidak jelas tempat penyimpanannya dan siapa yang menyimpan, sertifikat tanah atas nama pemda tidak ditemukan atau sertifikat masih atas nama pihak lain. Kedua, Perjanjian BOT yang dibuat memiliki banyak kelemahan yang merugikan pemerintah daerah. Kedua penyebab ini akan mendorong penyebab ketiga (yaitu itikad tidak baik dari pejabat yang berwenang dan atau pihak swasta) melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya aset milik pemda.

Sebagai contoh di suatu daerah di Indonesia terjadi kerjasama antara pemda dengan pihak swasta dengan pola kerjasama BOT. Pada tahun 2002 di atas tanah milik pemda tersebut dibangun pusat pertokoan oleh pihak swasta. Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya memuat bahwa pembangunan dilaksanakan dan dibiayai  pihak swasta dan pemda wajib menyediakan lahannya, atas pemanfaatan tersebut pihak pemda diakui memiliki penyertaan modal dan akan memperoleh bagian keuntungan dari toko yang terjual (tidak disebutkan berapa persen penyertaan modalnya dan berapa persen dari keuntungan tersebut diserahkan kepada pemda).

Perjanjian kerjasama BOT yang ada pada pemda tersebut hanya berupa foto kopi dan tidak ada naskah aslinya. Walaupun hanya foto kopian tapi sangat sulit menemukannya, di cari di bagian umum sekretariat daerah tidak ada, di bagian perlengkapan tidak ada, di bagian ekonomi maupun hukum tidak ada juga, pihak swasta yang turut dalam perjanjian itu juga tidak diketahui keberadaannya (kantornya sepi dan tanpa staf), para pejabat terkait ketika ditanya juga menyatakan ketidaktahuannya. Akhirnya dari seorang mantan Kabag Ekonomi pemda tersebut didapatkan foto kopi perjanjian BOT yang dimaksud.

Atas tanah pemda yang dikerjasamakan tersebut telah terbit Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pihak swasta dan HGB tersebut berakhir pada tahun 2023. Kendati hak pihak swasta mengagunkan atau menjaminkan  HGB kepada pihak pemberi kredit tidak dicantumkan dalam perjanjian, pihak swasta telah menjaminkan HGB tersebut ke salah satu bank milik pemerintah dan saat ini pihak swasta tersebut dinyatakan dalam posisi kredit macet oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 49 ayat (5) : barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman. Ini berarti semestinya penjaminan HGB tersebut bukan penjaminan tanah milik pemda tapi hanya penjaminan bangunan yang ada di atasnya.

Harusnya dalam perjanjian tersebut di atas dinyatakan pula bahwa (1).HGB adalah milik pemda dan apabila diperlukan dengan kuasa khusus, pihak swasta/investor dapat menggunakannya sebagai jaminan utang pada bank untuk membiayai pembangunan gedung (2). Pihak swasta/investor harus mengembalikan sertifikat HGB setelah pinjaman kepada bank dilunasi, selambat-lambatnya ‘X’ tahun setelah ditandatangani kontrak (3).Pihak swasta /investor bertanggung jawab atas risiko finansial sebagai akibat transaksi dengan bank/lembaga keuangan sebagai penyandang dana untuk pelaksanaan dan pembangunan. (4).Perjanjian ini dapat dibatalkan apabila ketentuan perjanjian ini tidak dipenuhi pihak swasta/investor. Hal seperti ini antara lain untuk mempertegas bahwa HGB adalah milik pemda dan atas kelalaian pihak swasta yang tidak mampu melunasi utangnya di bank, yang dapat disita bank hanyalah bangunannya saja bukan tanahnya karena yang dijadikan jaminan adalah bangunannya saja.

Potensi kehilangan aset pemda untuk kasus di atas dapat terwujud, pertama boleh jadi karena hingga batas waktu yang diperkenankan berakhir pihak swasta tidak juga melunasi utangnya maka pihak bank menyita tanah dan bangunan yang dikelola pihak swasta tersebut untuk selanjutnya dilelang. Yang kedua, pihak  swasta melunasi utangnya di bank kemudian bekerjasama dengan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan status HGB menjadi hak milik atas nama pihak swasta ( hal seperti ini dapat saja terjadi sebagaimana terbitnya HGB tanpa adanya Hak Pengelolaan Lahan atau HPL). Sedangkan dalam daftar aset pemda yang bersangkutan tanah yang dipakai untuk BOT tersebut tidak pernah dicatat dan tidak ada bukti-bukti kepemilikan yang dikuasai pemda sehingga tidak akan dianggap telah terjadi kehilangan aset.

Sebagai penutup dari tulisan ini, kerjasama pola BOT (Build Operate Transfer) pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah hal yang tabu untuk diterapkan pemerintah daerah guna mengoptimalkan pemanfaatan asetnya. Hanya saja BOT perlu dipersiapkan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik agar tidak merugikan daerah baik dari sisi pendapatan, lingkungan, kepemilikan aset maupun dari sisi potensi hilangnya aset daerah. (***).

Manipulasi Terhadap Kepentingan Petani

Tag

, ,

Manipulasi Terhadap Kepentingan Petani

(Sebuah Tulisan Untuk Memperingati Hari Tani)

Oleh :Fadjar Prajitno

Setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani, peringatan ini tentu saja bukan hanya bersifat formalitas atau bahkan seremonial belaka tapi lebih daripada itu diantaranya adalah untuk bercermin apa saja yang telah dilakukan untuk kemajuan dunia pertanian  sertamengevaluasi keberhasilan dan kendala setiap upaya yang telah ditempuh guna mengatasi masalah yang dihadapi petani.

Pada dasarnya masalah yang dihadapi petani di Indonesia berasal dari atau disebabkan oleh keadaan alam dan ulah manusia. Masalah yang disebabkan alam misalnya kemarau, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran lahan, banjir, dan serangan hama. Namun masalah yang timbul dari alam ini kadang sebenarnya disebabkan oleh manusia sendiri, seperti banjir akibat penebangan liar hutan lindung.Sedangkan masalah yang disebabkan manusia di antaranya pencemaran lahan pertanian yang berasal dari limbah pabrik. Masalah lain yang disebabkan manusia adalah manipulasi terhadap kepentingan petani.

Manipulasi terhadap kepentingan petani merupakan tindakan yang mengambil keuntungan dari kepentingan petani tetapi di sisi lain merugikan petani atau tindakan yang mengatasnamakan kepentingan petani tetapi sebenarnya untuk kepentingan/keuntungan si pelaku. Contohnya politikus yang menjadi pimpinan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di daerah dengan tujuan memperoleh suara atas pencalonannya saat pemilihan kepala daerah, setelah menjadi kepala daerah ia tidak lagi peduli  janjinya kepada petani yang mendukungnya.

Berikut adalah ulasan mengenai sejumlah tindakan yang merupakan manipulasi atas kepentingan petani yang pernah terjadi selama inidan yang dapat terjadi di Indonesia:

  1. Petani seolah-olah menerima sejumlah bayaran atas pekerjaan pemeliharaan sungai atau saluran irigasi.

Hal ini biasanya terjadi pada kegiatan pembersihan rumput atau alang-alang di tepi sungai atau sepanjang saluran irigasi oleh kelompok tani.Modusnya para petani dipaksa menandatangani bukti penerimaan uang atau pembayaran dari yang memerintahkan pekerjaan pembersihan tersebut dengan jumlah yang lebih besar daripada yang sebenarnya diterima mereka.Selisih uang ini diambil oleh pihak yang memerintahkan pekerjaan tersebut.Yang lebih parah ada pembersihan yang dilakukan secara sukarela oleh kelompok tani tanpa dibayar tapi dibuatkan bukti pembayaran seolah-olah para petani dibayar padahal yang menerima uang pembayaran justeru bukan petani.

  1. Mark up pemberian bibit kepada petani.

Bibit yang diterima petani jumlahnya, kualitasnya ataupun harganya lebih rendah daripada yang dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan.  Contohnya dilaporkan pemberian bibit A (kualitas super)kepada sejumlah petani di suatu kecamatan sebanyak 400.000 batang untuk lahan 200 hektar atau 2000 batang untuk satu hektar. Padahal di kecamatan tersebut luas lahan maksimal hanya 120 hektar (dari data BPN dan BPS setempat) sehingga secara teknis tidak mungkin ditanami 400.000 batang. Ternyata bibit yang diterima petani hanya  240.000 batangsaja  dengan kualitas B yang lebih rendah dan harga yang lebih murah daripada yang dijanjikan sebelumnya oleh pemberi bibit (institusi pemerintah atau rekanan).

Kemungkinan lain bibit yang diberikan dilaporkan sebanyak 240.000 batang sesuai luas lahan yang ada tapi yang diberikan kepada petani hanya 120.000 batang saja.

  1. Bibit atau pupuk yang diterima petani tidak sesuai spek.

Misalnya bibit tanamanyang dipersyaratkan dalam kontrak adalah tinggi 12 cm tapi yang diterima tingginya hanya 7 cm. Pupuk yang diminta adalah pupuk urea tapi yang diterima adalah pupuk ZA. Kadang petani menerima saja apa yang diberikan kepadanya dengan alasan bibit atau pupuk tersebut gratis.

  1. Pembelian bibit atau pupuk oleh petani dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan  bibit dan/atau benih barang pertanian merupakan barang yang  dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebagaimana bibit, untuk pupuk semestinya pula tidak dikenakan PPN.

  1. Pupuk atau bibit yang diberikan kepada petani ternyata palsu.

Contoh nyata adalah sebagian pupuk yang digunakan pada proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah ternyata palsu, bukannya menyuburkan malah menjadikan lahan gambut dan air di sekitarnya tercemar. PT Socfindo (produsen bibit kelapa sawit) dan perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 1996/1997 pernah dirugikan oleh bibit palsu di mana saat itu ada oknum yang mengedarkan benih illegitim (liar) yang diperoleh dari persilangan liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan asal-usulnya sehingga menurunkan produktivitas CPO nasional. Sebagian oknum tersebut mengatasnamakan benih Socfindo padahal benih tersebut palsu.

  1. Petani membeli atau membayar biaya lain atas bibit atau pupuk yang diterimanya padahal seharusnya gratis.

Bantuan dijual oleh kepala desa atau ketua kelompok tani kepada petani dengan pembenaran bahwa bibit atau pupuk tersebut dijual ke petani dengan potongan harga sehingga lebih murah daripada harga pasar atau alasan perlu ongkos angkut untuk bibit atau pupuk tersebut padahal ongkos angkut ke petani sudah termasuk biaya yang ditanggung pemerintah atau rekanan dalam pengadaan bibit atau pupuk untuk petani.

  1. Penyelewengan pupuk bersubsidi.

Modusnya antara lain dengan mengganti karung pupuk bersubsidi dengan karung pupuk non subsidi sebagaiamana yang terjadi  di Cimanggis, Depok tahun 2011 upaya penyelundupan pupuk urea sebanyak 1000 ton,  Keuntungan yang dapat diperoleh pelaku adalah selisih harga pupuk non subisdi dengan harga pupuk bersubsidi sebesar Rp3.200,00 per kg (Rp4.800,00 – Rp1.600,00) atau Rp3,2 milyar secara keseluruhan.  Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holding, Bambang Tjahyono menyarankan untuk menekan penyelewengan pupuk bersubsidi sebaiknya pemerintah dan Kementerian Pertanian termasuk Dinas Pertanian di daerah memperketat pengawasan terhadap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang menjadi dasar pendistribusian pupuk.

  1. Luas lahan dilaporkan lebih kecil untuk mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Modusnya petani yang luas lahannya lebih dari 2 hektar melaporkan luas lahannya  tidak melebihi dua hektar agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan pendaftaran lahan pertanian berdasarkan SPPT pajak sebagai kontrol agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. Masyarakat Bima dihimbau mendaftar luas areal sawah, kebun dan tambak dan wajib masuk kelompok tani. Bagi petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) akan mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

  1. Penetapan harga pokok penjualan (HPP) yang tidak wajar.

Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) tahun 2009 dan 2010 disinyalir menggunakan modus memperhitungkan HPP yang lebih tinggi dibanding harga pasaran umum sehingga diperkirakan negara mengalami kerugian ratusan miliar rupiah. Tahun 2010 BLP melalui penunjukan Public Service Obligation (PSO) kepada tiga BUMN (PT. Sang Hyang Sri, PT.Pertani dan PT.Berdikari). Ada beberapa hal yang dianggap janggal dari ketiga perusahaan tersebut : PT Sang Hyang Sri memang terkenal sebagai produsen benih skala besar tapi kemampuannya dalam produksi pupuk masih diragukan, HPP PT.Pusri Holding untuk pupuk tahun2010 ternyata jauh lebih rendah dibanding HPP ketiga perusahaan tersebut  padahal HPP PT.Pusri Holding masih termasuk PPN yang mestinya tidak dimasukkan dalam komponen harga mengingat pupuk merupakan barang yang tidak kena PPN. Kejanggalan lainnya adalah HPP untuk Pupuk Organik Granular (POG) dan Pupuk Organik Cair (POC) ketiga perusahaan tersebut adalah sama padahal wilayah penyaluran mereka berbeda, begitu juga pabrik/prosesingnya, kualitas dan manajemen masing-masing perusahaan. Untuk pengadaan tahun 2012, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti ketidakwajaran harga pupuk yang ditawarkan PT.DMP (perusahaan ini pernah digunakan terpidana korupsi M.Nazaruddin untuk proyek laboratorium elekronika Universitas Sriwijaya Palembang). Tahun 2011 harga pupuk organik cair untuk Program Bantuan Langsung Pupuk yang pengadaannya melalui tiga BUMN adalah sekitar Rp60.000,00 per liter tetapi PT.DMP yang menjadi pemenang tender tahun 2012 justeru mengajukan penawaran Rp31.000,00 per liter. Penurunan harga yang drastis dalam kurun waktu hanya setahun ini (dari Rp60.000,00 menjadi Rp31.000,00) menimbulkan kecurigaan banyak pihak dan dianggap tidak wajar.

  1. Pencetakan sawah untuk petani yang dikerjakan asal-asalan.

Kasus pencetakan sawah seluas 40 hektar di Pattikala (Kolaka Utara) menunjukkan proyek yang dikerjakan kontraktor dengan asal-asalan di mana pekerjaan land clearing (penebangan, pemotongan rumput, pembakaran dan pencabutan akar), pekerjaan land levelling dan pembuatan pematang telah dinyatakan 100% persen selesai dalam laporan kemajuan pekerjaan padahal pencetakan sawah tersebut terbengkalai karena banyaknya pekerjaan yang belum tuntas.

  1. Pembuatan jalan usaha tani yang tidak sesuai kontrak.

Misalnya dalam kontrak disyaratkan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter tapi hanya dibuat rekanan sepanjang 900 meter. Dalam laporan pertanggungjawaban dinyatakan rekanan telah membuat jalan 1.200 meter padahal jalan yang dibuat hanya 900 meter sedangkan 300 meter dibuat sendiri oleh petani melalui  swadaya masyarakat.

  1. Lahan pertanian diambil alih secara ilegal.

Misalnya menurut rencana tata ruang kota, daerah pinggiran kota di suatu kabupaten peruntukannya adalah bagi lahan pertanian, tetapi dialihfungsikan sebagai lahan pabrik oleh pejabat berwenang dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum.

  1. Pupuk bersubsidi disalurkan tidak sesuai peruntukannya.

Sebagaimana kelangkaan BBM bersubsidi, kelangkaan pupuk bersubsidi di masyarakat boleh jadi karena penimbunan pupuk bersubsidi untuk disalurkan kepada pihak tertentu yang sebenarnya tidak berhak menggunakannya.Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan yang luasnya lebih dari 2 hektar setiap musim tanah per keluarga petani (untuk pembudidaya ikan/udang dengan lahan lebih dari 1 hektar tidak boleh mendapat pupuk bersubsidi), selain itu tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

  1. Impor beras.

Andreas Maryoto dalam tulisannya menyebutkan modus operandi untuk impor beras yang pernah terjadi adalah bea masuk yang dibayar hanya untuk 700 ton padahal impornya sebanyak 10.000 ton, laporan impor beras misalnya sebanyak 10.000 ton dibawa dengan 2 kapal masing-masing 5.000 ton tapi ternyata yang masuk 3 kapal dengan total 15.000 ton sebagaimana pernah diungkap Mantan Kabulog Rizal Ramli. Modus lainnya kapal-kapal pembawa beras impor tidak sampai ke pelabuhan walaupun sudah masuk perairan Indonesia seolah-olah tidak ada impor beras, ternyata beras dibawa ke pelabuhan dengan beberapa kapal kecil.Banyaknya beras impor yang tidak dapat ditampung di gudang membuat beras tersebut di lempar ke daerah termasuk daerah sentra produksi beras sehingga terjadi banjir pasokan beras yang menurunkan harga dan merugikan petani Indonesia apalagi jika banjir  beras impor terjadi saat panen raya yang akan menurunkan harga gabah dan menghilangkan potensi pendapatan petani hingga triliunan rupiah.

  1. Campur tangan asing terhadap pertanian.

Menurut Siti Nuryati (Penerima Penghargaan Penulis Muda Pertanian 2009 Kementerian Pertanian RI), industri pertanian negara-negara maju telah mendikte negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk menggunakan bibit unggul dari negara maju yang selalu membutuhkan pengairan, pupuk dan anti hama (pestisida). Dengan melakukan lobi ke FAO (Organisasi Pangan Dunia dari PBB) dan Bank Dunia, negara-negara maju membuat negara-negara berkembang pemakai bibit unggul tersebut terpaksa membeli pestisida dari industri pertanian negara maju. Padahal pestisida yang dipakai umumnya berkadar tinggi yang telah dilarang pengunaannya di negara-negara industri.

  1. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap anggaran untuk pertanian

APBN 2012 mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp16,94 triliun dan subsidi benih sebesar Rp279,9 miliar sedangkan dalam APBN Perubahan 2012 subsidi pupuk dipangkas menjadi Rp13,95 triliun dan subsidi benih menjadi Rp129,5 miliar (Sindonews.com,8/3). Kebijakan pemerintah ini dianggap sebagian pihak merugikan petani di Indonesia.

  1. Persekongkolan dan dominasi tengkulak

Para tengkulak sepakat membeli dengan harga yang tentunya rendah lalu kemudian menjual kembali ke pedagang dengan harga tinggi. Jika ada pedagang membeli langsung dari petani dengan harga yang lebih tinggi di banding tengkulak dan pedagang tersebut masih dapat menjual dengan harga lebih rendah daripada harga yang ditawarkan tengkulak kepada pedagang, pedagang tersebut akan disingkirkan dengan cara kotor seperti menurunkan harga jual kepada pedagang lain meskipun tengkulak rugi asalkan barang dagangan pedagang yang di maksud tidak laku.

Kadang petani yang terjerat utang terpaksa menjual tanamannya ke tengkulak yang memberikan pinjaman sebelum masa panen sehingga harga jualnya lebih rendah dari yang seharusnya.Jadi tidak mengherankan walaupun harga beras, cabe atau komoditas lainnya meningkat tetapi yang sejahtera justeru tengkulak karena persekongkolan dan dominasinya dalam perdagangan komoditas pertanian.

Dari uraian di atas, manipulasi terhadap kepentingan petani dilakukan tidak hanya oleh pegawai pemerintah atau masyarakat (contoh kepala desa atau  ketua kelompok tani), tapi juga pihak swasta (perusahaan), pemerintah negara lain bahkan pemerintah Indonesia sendiri.Manipulasi terhadap kepentingan petani ini walaupun menjadi hambatan bagi petani, hendaknya tidak mengurangi semangat juang petani dalam meningkatkan kesejahteraannya dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Semoga. ( ***)