Tag

, ,

Manipulasi Terhadap Kepentingan Petani

(Sebuah Tulisan Untuk Memperingati Hari Tani)

Oleh :Fadjar Prajitno

Setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani, peringatan ini tentu saja bukan hanya bersifat formalitas atau bahkan seremonial belaka tapi lebih daripada itu diantaranya adalah untuk bercermin apa saja yang telah dilakukan untuk kemajuan dunia pertanian  sertamengevaluasi keberhasilan dan kendala setiap upaya yang telah ditempuh guna mengatasi masalah yang dihadapi petani.

Pada dasarnya masalah yang dihadapi petani di Indonesia berasal dari atau disebabkan oleh keadaan alam dan ulah manusia. Masalah yang disebabkan alam misalnya kemarau, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran lahan, banjir, dan serangan hama. Namun masalah yang timbul dari alam ini kadang sebenarnya disebabkan oleh manusia sendiri, seperti banjir akibat penebangan liar hutan lindung.Sedangkan masalah yang disebabkan manusia di antaranya pencemaran lahan pertanian yang berasal dari limbah pabrik. Masalah lain yang disebabkan manusia adalah manipulasi terhadap kepentingan petani.

Manipulasi terhadap kepentingan petani merupakan tindakan yang mengambil keuntungan dari kepentingan petani tetapi di sisi lain merugikan petani atau tindakan yang mengatasnamakan kepentingan petani tetapi sebenarnya untuk kepentingan/keuntungan si pelaku. Contohnya politikus yang menjadi pimpinan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di daerah dengan tujuan memperoleh suara atas pencalonannya saat pemilihan kepala daerah, setelah menjadi kepala daerah ia tidak lagi peduli  janjinya kepada petani yang mendukungnya.

Berikut adalah ulasan mengenai sejumlah tindakan yang merupakan manipulasi atas kepentingan petani yang pernah terjadi selama inidan yang dapat terjadi di Indonesia:

  1. Petani seolah-olah menerima sejumlah bayaran atas pekerjaan pemeliharaan sungai atau saluran irigasi.

Hal ini biasanya terjadi pada kegiatan pembersihan rumput atau alang-alang di tepi sungai atau sepanjang saluran irigasi oleh kelompok tani.Modusnya para petani dipaksa menandatangani bukti penerimaan uang atau pembayaran dari yang memerintahkan pekerjaan pembersihan tersebut dengan jumlah yang lebih besar daripada yang sebenarnya diterima mereka.Selisih uang ini diambil oleh pihak yang memerintahkan pekerjaan tersebut.Yang lebih parah ada pembersihan yang dilakukan secara sukarela oleh kelompok tani tanpa dibayar tapi dibuatkan bukti pembayaran seolah-olah para petani dibayar padahal yang menerima uang pembayaran justeru bukan petani.

  1. Mark up pemberian bibit kepada petani.

Bibit yang diterima petani jumlahnya, kualitasnya ataupun harganya lebih rendah daripada yang dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan.  Contohnya dilaporkan pemberian bibit A (kualitas super)kepada sejumlah petani di suatu kecamatan sebanyak 400.000 batang untuk lahan 200 hektar atau 2000 batang untuk satu hektar. Padahal di kecamatan tersebut luas lahan maksimal hanya 120 hektar (dari data BPN dan BPS setempat) sehingga secara teknis tidak mungkin ditanami 400.000 batang. Ternyata bibit yang diterima petani hanya  240.000 batangsaja  dengan kualitas B yang lebih rendah dan harga yang lebih murah daripada yang dijanjikan sebelumnya oleh pemberi bibit (institusi pemerintah atau rekanan).

Kemungkinan lain bibit yang diberikan dilaporkan sebanyak 240.000 batang sesuai luas lahan yang ada tapi yang diberikan kepada petani hanya 120.000 batang saja.

  1. Bibit atau pupuk yang diterima petani tidak sesuai spek.

Misalnya bibit tanamanyang dipersyaratkan dalam kontrak adalah tinggi 12 cm tapi yang diterima tingginya hanya 7 cm. Pupuk yang diminta adalah pupuk urea tapi yang diterima adalah pupuk ZA. Kadang petani menerima saja apa yang diberikan kepadanya dengan alasan bibit atau pupuk tersebut gratis.

  1. Pembelian bibit atau pupuk oleh petani dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan  bibit dan/atau benih barang pertanian merupakan barang yang  dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebagaimana bibit, untuk pupuk semestinya pula tidak dikenakan PPN.

  1. Pupuk atau bibit yang diberikan kepada petani ternyata palsu.

Contoh nyata adalah sebagian pupuk yang digunakan pada proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah ternyata palsu, bukannya menyuburkan malah menjadikan lahan gambut dan air di sekitarnya tercemar. PT Socfindo (produsen bibit kelapa sawit) dan perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 1996/1997 pernah dirugikan oleh bibit palsu di mana saat itu ada oknum yang mengedarkan benih illegitim (liar) yang diperoleh dari persilangan liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan asal-usulnya sehingga menurunkan produktivitas CPO nasional. Sebagian oknum tersebut mengatasnamakan benih Socfindo padahal benih tersebut palsu.

  1. Petani membeli atau membayar biaya lain atas bibit atau pupuk yang diterimanya padahal seharusnya gratis.

Bantuan dijual oleh kepala desa atau ketua kelompok tani kepada petani dengan pembenaran bahwa bibit atau pupuk tersebut dijual ke petani dengan potongan harga sehingga lebih murah daripada harga pasar atau alasan perlu ongkos angkut untuk bibit atau pupuk tersebut padahal ongkos angkut ke petani sudah termasuk biaya yang ditanggung pemerintah atau rekanan dalam pengadaan bibit atau pupuk untuk petani.

  1. Penyelewengan pupuk bersubsidi.

Modusnya antara lain dengan mengganti karung pupuk bersubsidi dengan karung pupuk non subsidi sebagaiamana yang terjadi  di Cimanggis, Depok tahun 2011 upaya penyelundupan pupuk urea sebanyak 1000 ton,  Keuntungan yang dapat diperoleh pelaku adalah selisih harga pupuk non subisdi dengan harga pupuk bersubsidi sebesar Rp3.200,00 per kg (Rp4.800,00 – Rp1.600,00) atau Rp3,2 milyar secara keseluruhan.  Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holding, Bambang Tjahyono menyarankan untuk menekan penyelewengan pupuk bersubsidi sebaiknya pemerintah dan Kementerian Pertanian termasuk Dinas Pertanian di daerah memperketat pengawasan terhadap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang menjadi dasar pendistribusian pupuk.

  1. Luas lahan dilaporkan lebih kecil untuk mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Modusnya petani yang luas lahannya lebih dari 2 hektar melaporkan luas lahannya  tidak melebihi dua hektar agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan pendaftaran lahan pertanian berdasarkan SPPT pajak sebagai kontrol agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. Masyarakat Bima dihimbau mendaftar luas areal sawah, kebun dan tambak dan wajib masuk kelompok tani. Bagi petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) akan mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

  1. Penetapan harga pokok penjualan (HPP) yang tidak wajar.

Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) tahun 2009 dan 2010 disinyalir menggunakan modus memperhitungkan HPP yang lebih tinggi dibanding harga pasaran umum sehingga diperkirakan negara mengalami kerugian ratusan miliar rupiah. Tahun 2010 BLP melalui penunjukan Public Service Obligation (PSO) kepada tiga BUMN (PT. Sang Hyang Sri, PT.Pertani dan PT.Berdikari). Ada beberapa hal yang dianggap janggal dari ketiga perusahaan tersebut : PT Sang Hyang Sri memang terkenal sebagai produsen benih skala besar tapi kemampuannya dalam produksi pupuk masih diragukan, HPP PT.Pusri Holding untuk pupuk tahun2010 ternyata jauh lebih rendah dibanding HPP ketiga perusahaan tersebut  padahal HPP PT.Pusri Holding masih termasuk PPN yang mestinya tidak dimasukkan dalam komponen harga mengingat pupuk merupakan barang yang tidak kena PPN. Kejanggalan lainnya adalah HPP untuk Pupuk Organik Granular (POG) dan Pupuk Organik Cair (POC) ketiga perusahaan tersebut adalah sama padahal wilayah penyaluran mereka berbeda, begitu juga pabrik/prosesingnya, kualitas dan manajemen masing-masing perusahaan. Untuk pengadaan tahun 2012, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti ketidakwajaran harga pupuk yang ditawarkan PT.DMP (perusahaan ini pernah digunakan terpidana korupsi M.Nazaruddin untuk proyek laboratorium elekronika Universitas Sriwijaya Palembang). Tahun 2011 harga pupuk organik cair untuk Program Bantuan Langsung Pupuk yang pengadaannya melalui tiga BUMN adalah sekitar Rp60.000,00 per liter tetapi PT.DMP yang menjadi pemenang tender tahun 2012 justeru mengajukan penawaran Rp31.000,00 per liter. Penurunan harga yang drastis dalam kurun waktu hanya setahun ini (dari Rp60.000,00 menjadi Rp31.000,00) menimbulkan kecurigaan banyak pihak dan dianggap tidak wajar.

  1. Pencetakan sawah untuk petani yang dikerjakan asal-asalan.

Kasus pencetakan sawah seluas 40 hektar di Pattikala (Kolaka Utara) menunjukkan proyek yang dikerjakan kontraktor dengan asal-asalan di mana pekerjaan land clearing (penebangan, pemotongan rumput, pembakaran dan pencabutan akar), pekerjaan land levelling dan pembuatan pematang telah dinyatakan 100% persen selesai dalam laporan kemajuan pekerjaan padahal pencetakan sawah tersebut terbengkalai karena banyaknya pekerjaan yang belum tuntas.

  1. Pembuatan jalan usaha tani yang tidak sesuai kontrak.

Misalnya dalam kontrak disyaratkan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter tapi hanya dibuat rekanan sepanjang 900 meter. Dalam laporan pertanggungjawaban dinyatakan rekanan telah membuat jalan 1.200 meter padahal jalan yang dibuat hanya 900 meter sedangkan 300 meter dibuat sendiri oleh petani melalui  swadaya masyarakat.

  1. Lahan pertanian diambil alih secara ilegal.

Misalnya menurut rencana tata ruang kota, daerah pinggiran kota di suatu kabupaten peruntukannya adalah bagi lahan pertanian, tetapi dialihfungsikan sebagai lahan pabrik oleh pejabat berwenang dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum.

  1. Pupuk bersubsidi disalurkan tidak sesuai peruntukannya.

Sebagaimana kelangkaan BBM bersubsidi, kelangkaan pupuk bersubsidi di masyarakat boleh jadi karena penimbunan pupuk bersubsidi untuk disalurkan kepada pihak tertentu yang sebenarnya tidak berhak menggunakannya.Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan yang luasnya lebih dari 2 hektar setiap musim tanah per keluarga petani (untuk pembudidaya ikan/udang dengan lahan lebih dari 1 hektar tidak boleh mendapat pupuk bersubsidi), selain itu tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

  1. Impor beras.

Andreas Maryoto dalam tulisannya menyebutkan modus operandi untuk impor beras yang pernah terjadi adalah bea masuk yang dibayar hanya untuk 700 ton padahal impornya sebanyak 10.000 ton, laporan impor beras misalnya sebanyak 10.000 ton dibawa dengan 2 kapal masing-masing 5.000 ton tapi ternyata yang masuk 3 kapal dengan total 15.000 ton sebagaimana pernah diungkap Mantan Kabulog Rizal Ramli. Modus lainnya kapal-kapal pembawa beras impor tidak sampai ke pelabuhan walaupun sudah masuk perairan Indonesia seolah-olah tidak ada impor beras, ternyata beras dibawa ke pelabuhan dengan beberapa kapal kecil.Banyaknya beras impor yang tidak dapat ditampung di gudang membuat beras tersebut di lempar ke daerah termasuk daerah sentra produksi beras sehingga terjadi banjir pasokan beras yang menurunkan harga dan merugikan petani Indonesia apalagi jika banjir  beras impor terjadi saat panen raya yang akan menurunkan harga gabah dan menghilangkan potensi pendapatan petani hingga triliunan rupiah.

  1. Campur tangan asing terhadap pertanian.

Menurut Siti Nuryati (Penerima Penghargaan Penulis Muda Pertanian 2009 Kementerian Pertanian RI), industri pertanian negara-negara maju telah mendikte negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk menggunakan bibit unggul dari negara maju yang selalu membutuhkan pengairan, pupuk dan anti hama (pestisida). Dengan melakukan lobi ke FAO (Organisasi Pangan Dunia dari PBB) dan Bank Dunia, negara-negara maju membuat negara-negara berkembang pemakai bibit unggul tersebut terpaksa membeli pestisida dari industri pertanian negara maju. Padahal pestisida yang dipakai umumnya berkadar tinggi yang telah dilarang pengunaannya di negara-negara industri.

  1. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap anggaran untuk pertanian

APBN 2012 mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp16,94 triliun dan subsidi benih sebesar Rp279,9 miliar sedangkan dalam APBN Perubahan 2012 subsidi pupuk dipangkas menjadi Rp13,95 triliun dan subsidi benih menjadi Rp129,5 miliar (Sindonews.com,8/3). Kebijakan pemerintah ini dianggap sebagian pihak merugikan petani di Indonesia.

  1. Persekongkolan dan dominasi tengkulak

Para tengkulak sepakat membeli dengan harga yang tentunya rendah lalu kemudian menjual kembali ke pedagang dengan harga tinggi. Jika ada pedagang membeli langsung dari petani dengan harga yang lebih tinggi di banding tengkulak dan pedagang tersebut masih dapat menjual dengan harga lebih rendah daripada harga yang ditawarkan tengkulak kepada pedagang, pedagang tersebut akan disingkirkan dengan cara kotor seperti menurunkan harga jual kepada pedagang lain meskipun tengkulak rugi asalkan barang dagangan pedagang yang di maksud tidak laku.

Kadang petani yang terjerat utang terpaksa menjual tanamannya ke tengkulak yang memberikan pinjaman sebelum masa panen sehingga harga jualnya lebih rendah dari yang seharusnya.Jadi tidak mengherankan walaupun harga beras, cabe atau komoditas lainnya meningkat tetapi yang sejahtera justeru tengkulak karena persekongkolan dan dominasinya dalam perdagangan komoditas pertanian.

Dari uraian di atas, manipulasi terhadap kepentingan petani dilakukan tidak hanya oleh pegawai pemerintah atau masyarakat (contoh kepala desa atau  ketua kelompok tani), tapi juga pihak swasta (perusahaan), pemerintah negara lain bahkan pemerintah Indonesia sendiri.Manipulasi terhadap kepentingan petani ini walaupun menjadi hambatan bagi petani, hendaknya tidak mengurangi semangat juang petani dalam meningkatkan kesejahteraannya dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Semoga. ( ***)